Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mengingatkan bagi setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) ketika mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN). Tujuannya, agar PMN yang dikucurkan tetap mengalir secara efisien.
Wakil Ketua BAKN Hendrawan Supratikno mengatakan, pemberian PMN kepada BUMN seyogyanya diberikan berdasarkan roadmap dan prospek yang dibuat masing-masing BUMN. Sehingga jumlah dana yang digunakan jelas dan pemanfaatannya. Selain itu dapat menjamin kinerja yang baik bagi BUMN.
"Peta jalan yang jelas (diperlukan bagi BUMN pengusul PMN), sebab kalau PMN dikucurkan tanpa persiapan BUMN untuk melakukan inisiatif strategis, untuk meningkatkan kinerja, tentu PMN ini menjadi tidak berguna sebenarnya, hanya menyambung kehidupan yang sulit sebenarnya," katanya dalam keterangan, Jumat (29/9).
Ia menyampaikan, pemberian PMN harus dinilai cukup dengan jaminan kinerja BUMN berjalan baik. Tidak hanya itu, setiap BUMN bisa bekerja secara kompetitif.
"Kalau butuhnya (PMN) besar, jangan di-icrit-icrit (dikasih sedikit-sedikit), percuma, mari kita berikan penyertaan modal negara yang memadai, mencukupi, tetapi dengan jaminan nanti kinerjanya membaik,” ujar politisi PDI-Perjuangan ini.
Anggota Komisi XI ini pun menyoroti PMN yang diberikan kepada PTPN yang dinilai belum efektif dalam meningkatkan kinerja BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan tersebut. Hal tersebut menurutnya karena tidak adanya roadmap yang jelas yang dimiliki PTPN utamanya pada industri gula.
"Nah dalam kasus PTPN ini karena salah satu produk andalannya gula, seperti kita tahu industri gula kita sangat tidak efisien. Gula kita biaya pengadaannya jauh lebih mahal dibanding gula yang kita impor. Itu sebabnya kita tadi menanyakan roadmap seperti apa? Peta jalan seperti apa yang dimiliki oleh PTPN? Agar industri gula nasional ini bisa kembali bangkit," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari meminta badan usaha untuk menyertakan perhitungan dividen dalam pengajuan penambahan PMN. Menurutnya, banyak perusahaan yang mengajukan PMN setiap tahun namun terlihat adanya dividen yang bisa diberikan kepada negara.
“Kalau kita bicara PMN, kita tidak bisa keluar membicarakan dividen. Tapi sejumlah PMN yang diberikan selama ini kita tidak pernah melihat alokasi dari deviden itu berapa? Jadi sejumlah PMN ini kalau kita hitung dividennya tidak sedikit,” ujar politisi Fraksi Partai NasDem tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/8).
Hatari menyampaikan di tingkat daerah apabila BUMN mengajukan penyertaan modal maka harus menunjukkan perhitungan dividen yang dihasilkan. Namun, Hal tersebut tidak tidak pernah disinggung saat BUMN mengajukan PMN.
Legislator dapil Maluku Utara itu menyebut perhitungan kontribusi dividen diperlukan untuk memastikan penggunaan PMN yang telah dan akan diberikan.
“Sehingga kita juga tidak tahu PMN itu memang betul-betul dipergunakan untuk badan usaha itu atau ekspansi atau bayar hutang? Ini juga menjadi tidak jelas. Apalagi kalau neraca itu tidak diaudit, mana kita tahu Pak,” ujarnya kepada Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban yang hadir dalam rapat.
